BeritaIndonesia.co - Langkah Presiden Joko Widodomenaikkan pangkat atau status Megawati Soekarnoputri di posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat pertanyaan dari sejumlah partai Politik. Meski demikian, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendukung penuh keputusan Jokowi.
"Itu kewenangan Bapak Presiden. kami men-support saja," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Jokowi resmi 'menaikkan pangkat' Megawati di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Perpres No 7/2018 tentang badan pada 28 Februari 2018. Ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP PIP.
Dengan status UKP-PIP yang dinaikkan menjadi setingkat kementerian dengan nama BPIP, maka dengan demikian, Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri.
Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan.
Namun, politisi Partai Gerindra yakni Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono menyatakan tak ada nilai urgensi atas perubahan status UKP-PIP itu. Kegiatan UKP-PIP, sebut Ferry, belum layak menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, kebijakan Jokowi itu semata demi memuluskan langkah di Pilpres 2019.
"Pikirannya sudah Pilpres terus, termasuk peningkatan status UKP-PIP ini. Ini langkah untuk memuluskan dukungan dari Ibu Megawati untuk Pilpres 2019," kata Ferry kepada wartawan.