Beritaindonesia.co - Sebanyak 3.000 sertifikat tanah dibagikan secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat di wilayah III Cirebon, Minggu (11/3).
Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional (BPN) menargetkan mampu menyelesaikan 1.260.000 sertifikat tanah di Jawa Barat hingga 2023.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
Mantan Wali Kota Solo ini lagi-lagi berharap sertifikat resmi yang dimiliki warga tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Khususnya, dipakai untuk modal berdagang atau meningkatkan usahanya.
"Biasanya kalau sudah pegang sertifikat ini. Maunya disekolahkan (dipakai jaminan ke bank). Tapi, tolong di kalkulasi (sesuai kemampuan). Kalau ngga bisa membayar angsuran lebih baik jangan dipaksakan," pesan Jokowi saat memberikan sambutan pembagian sertifikat tanah di Hotel Radiant Cirebon, Minggu (11/3).
Jokowi menjelaskan, masalah kepemilikan sertifikat tanah kerap menjadi sangketa. Baik sangketa tanah antara warga dengan pemerintah, warga dengan warga, warga dengan pengusaha. Untuk itu, dia mengingatkan agar menjaga dengan baik sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN itu.
Menurutnya, 146 juta sertifikat tanah di Indonesia sudah diselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Sementara yang baru dikeluarkan oleh BPN baru sekitar 51 juta sertifikat.
"Jadi, kalau setahun baru mengeluarkan 500 ribu sertifikat tiap tahun, artinya warga menunggu 140 tahun untuk punya sertifikat. Mau nunggu sampai 140 tahun?" ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (MATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil melaporkan bahwa sertifikat tanah yang sudah diselesaikan sebanyak 9.810 sertifikat tanah di wilayah III Cirebon. Angka tersebut sisa dari 592.000 sertifikat tanah pada 2017.
"Hari ini ada 9810 sertifikat yang sudah diselesaikan. Baru dibagikan hari ini 3.000. Sisanya, dibagikan di kantor BPN," terangnya.