BeritaIndonesia.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) akan menyelenggarakan diskusi bertema "Kemana Arah Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019" di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta, Rabu (13/12/2017) siang ini.
Adapun, tujuan dari diskusi serial Merawat Keindonesiaan ini antara lain membahas semua kemungkinan yang bakal muncul dalam Pilpres 2019mendatang. Termasuk partai apa yang akan berbaur dengan kelompok radikal. Jadi, untuk itu Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengadakan diskusi Tutup Tahun 2017 dengan tema “Ke mana Kiblat Politik Kelompok Radikal di Pilpres 2019”.
"Sejak menjadi kekuatan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, kelompok radikal dipastikan akan memainkan identitas agama sebagai komoditas politik. Apalagi dalam Reuni 212 belum lama ini, wacana memilih calon presiden Muslim. Isu ini dimainkan sebagai jargon kampanye untuk mengusung agama sebagai daya magis yang memobilisasi dukungan pemilih, terutama 60% pemilih radikal yang kurang pengetahuan politik dan rentan termobilisasi," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang juga pengamat politik Boni Hargens dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Lanjut Boni, membaca situasi ini, terutama setelah ide “NKRI Syariah” dikumandngkan terus, jelas bagi kita bahwa pertarungan Pilpres 2019sesungguhnya bukan pertarungan “Jokowi vs Lawan Jokowi” melainkan pertarungan “NKRI vs NKRI Syariah”. Maka, pilihan membela Jokowi dan figur sejenisnya adalah pilihan membela NKRI.
"Lalu, kemana arah politik kelompok radikal di 2019? Arah politik radikal adalah menggantikan Pancasila dan UUD 1945 dengan sesuatu yang bercorak Syariah," ujarnya bertanya.
"Jadi, untuk tujuan ini, mereka memerlukan dukungan partai politik dan memerlukan figur yang bisa diusung menjadi calon presiden. Pada titik lain, partai dan figur yang ingin melawan Jokowi tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Jokowi selain memanfaatkan sentimen agama yang dibangun oleh kelompok radikal. Simbiosisme ini akan menjadi pertautan kepentingan paling berbahaya dalam sejarah karena taruhannya adalah nasib Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika."
Diskusi akan menghadirkan sejumlaj nara sumber di antaranya Komjen Pol Suhardi Alius, (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT), Bambang Soesatyo (Ketua Komisi III DPR RI)Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto (Kepala Badan Intelijen Strategis, 2010-2013), Hendardi(Ketua SETARA INSTITUTE), Boni Hargens (Pengamat Politik/Direktur Lembaga Pemilih Indonesia), Nuning K. Susaningtyas (Pengamat Militer dan Intelijen), Gracia Paramitha (Akademisi/Mahasiswa Doktoral di York University, UK), dan Solon Sihombing sebagai moderator.